Topik/Tema :
Penerapaan Good Governance dan
Standar Akutansi Pemerintahan Terhadap Informasi Keuangan SKPD di Banda Aceh
Judul :
Pengaruh Penerapaan Good Governance
dan Standar Akutansi Pemerintahan Terhadap Informasi Keuangan SKPD di Banda
Aceh
Nama Penulis/Peneliti :
Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar
Latar Belakang :
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan good governance dan
Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di
Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 26 SKPD di Kota Banda Aceh
dan tiap SKPD diwakili oleh 3 orang yaitu Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan
Keuangan Daerah (PPK) serta staf pelaporan keuangan sebagai responden.
Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan
secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 28 pernyataan.
Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan good governance dan
Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas
informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial
menunjukkan bahwa penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan
berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
Metode
Penelitian Yang Digunakan :
Populasi Penelitian
Populasi
penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan
badan pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Kecamatan tidak diikutsertakan dalam
pengambilan populasi dengan asumsi bahwa tidak termasuk sebagai instansi teknis
Pemerintah Daerah. Dengan demikian terdiri dari 26 SKPD dan untuk masing-masing
SKPD akan dijadikan responden sebanyak 3 orang yaitu kepala SKPD, Pengguna
Anggaran (PA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Populasi penelitian
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel
1. Data Responden Penelitian
No
|
Nama SKPD/ Entitas Akuntansi
|
N
|
1
|
Sekretariat
Daerah
|
3
|
2
|
Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kota
|
3
|
3
|
Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
|
3
|
4
|
Dinas
Kesehatan
|
3
|
5
|
Dinas
Pekerjaan Umum
|
3
|
6
|
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
|
3
|
7
|
Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja
|
3
|
8
|
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
|
3
|
9
|
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
|
3
|
10
|
Dinas
Kelautan, Perikanan dan Pertanian
|
3
|
11
|
Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
|
3
|
12
|
Dinas
Kebersihan dan Keindahan Kota
|
3
|
13
|
Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
|
3
|
14
|
Dinas
Syariat Islam
|
3
|
15
|
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
|
3
|
16
|
Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
|
3
|
17
|
Badan
Pemberdayaan Masyarakat
|
3
|
18
|
Badan
Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana
|
3
|
19
|
Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
|
3
|
20
|
Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
|
3
|
21
|
Kantor
Perpustakaan dan Arsip
|
3
|
22
|
Kantor
Pemadam Kebakaran
|
3
|
23
|
Kantor
Lingkungan Hidup
|
3
|
24
|
Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
|
3
|
25
|
Inspektorat
|
3
|
26
|
Rumah
Sakit Umum Daerah Meuraxa
|
3
|
Jumlah
|
78
|
|
Keterangan : N =
Jumlah Responden
Sumber:
Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 3 Perangkat
Daerah Kota Banda Aceh.
Dalam
penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, dimana
kuesioner yang telah terkumpul diolah dalam bentuk tabulasi dengan memberikan
bobot jawaban pada masing-masing pernyataan. Dari tabulasi data tersebut
dihasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui
program SPSS (Statistical Package for Social Science). Setelah kuesioner
terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji validitas dan uji
reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur
yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga konsistensi dengan data yang
dikumpulkan.
a.
Uji validitas, dilakukan untuk mengetahui
apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur.
Koefisien validitas menggambarkan tingkat kemampuan instrumen untuk mengungkap
data atau informasi dari variabel yang diukur. Teknik pengujian validitas
menggunakan teknik korelasi product moment dari pearson dengan
tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel
bebas dengan variabel terikat dengan cara mengkorelasikan antara skor item pernyataan
terhadap skor total. Apabila nilai total pearson correlation > 0,3,
atau probabilitas kurang dari 0,05 maka item tersebut valid (Arikunto,
2002 : 146 ).
b.
Uji
reliabilitas, bertujuan
untuk apakah alat ukur yang digunakan menunjukan tingkat ketepatan, keakuratan,
kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok
individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji ini dilakukan pada
pernyataan-pernyataan yang sudah valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian
ini menggunakan Cronbach alpha masing-masing instrumen. Variabel
tersebut akan dikatakan reliabel bila Cronbach alpha-nya memiliki nilai
lebih besar dari 0,60 Sekaran (2003: 257) yang menyatakan bahwa pada umumnya
reliabilitas yang nilai r-nya kurang dari 0,6 dikatakan kurang reliabel, antara
0,6 sampai 0,8 adalah cukup reliabel, dan diatas 0,8 suatu instrumen dikatakan
baik.
Hasil
Penelitian :
Lingkup Pengembalian Kuesioner
Data dalam penelitian ini merupakan
data primer yang diberikan langsung kepada responden dalam bentuk kuesioner.
Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 78 kuesioner dan masing-masing SKPD
terdiri dari 3 orang yang akan menerima dan menjawab kuesioner. Namun jumlah
yang diterima kembali sebanyak 74 kuesioner. Hal ini disebabkan ada beberapa
responden yang tidak berada ditempat semenjak diberikannya kuesioner hingga
pengambilan kembali kuesioner selama 1 minggu. Kemudian juga terdapat beberapa
kuesioner yang rusak. Berdasarkan hal tersebut, jumlah kuesioner yang terkumpul
dan dapat diolah sebanyak 74 kuesioner.
menjelaskan
hasil perhitungan dan analisis serta pembahasannya secara keseluruhan guna
menjawab rumusan hipotesis penelitian yang telah diutarakan sebelumnya dan
ketentuan data yang harus dipenuhi untuk keperluan analisis. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data primer dengan
menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada responden yaitu Kepala
Dinas, PPK, dan staf pelaporan keuangan. Setelah kuesioner terkumpul
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan program SPSS.
Karakteristik
Responden
Karakteristik
responden berdasarkan kuesioner yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Karakteristik
Responden
Karakteristik
|
Responden
|
Jumlah (N)
|
Jenis Kelamin
|
||
Laki-laki
Perempuan
|
46
28
|
74
|
Usia
|
||
26-30tahun
31-35 tahun
36-40 tahun
- >40 tahun
|
19
21
12
22
|
74
|
Pendidikan
|
||
SLTA
D3
S1
S2
S3
|
-
13
46
15
-
|
74
|
Disiplin Ilmu
|
||
Akuntansi Lainnya
- EKP
- Manajemen
- Tekhnik
|
45
10
13
6
|
74
|
Hasil Uji Validitas
Berdasarkan output komputer dari
28 pernyataan dinyatakan valid karena nilai korelasi yang diperoleh
masing-masing pernyataan untuk 28 item berada di atas nilai kritis korelasi
product moment. Dari hasil yang diperoleh nilai kritis 5% (untuk N=74) yaitu
0,227. Jika nilai korelasi > nilai kritis maka pernyataan-pernyataan
tersebut adalah signifikan dan pernyataan-pernyataan tersebut adalah valid.
Hasil Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas juga
dilakukan secara statistik dengan menghitung besarnya nilai Cronbach’s alpha.
Hasil seperti yang terlihat pada tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa instrumen
dalam penelitian ini realible (handal) karena nilai Cronbach’s alpha lebih
besar dari 0,60.
Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan
untuk menguji serta menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan struktur model.
Pengujian hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah
dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dari 74
responden pada 26 SKPD, diperoleh informasi yang memadai tentang pengaruh
penerapan good governance (X1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), dan
kualitas informasi keuangan (Y). Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel
3. Hasil Pengujian Hipotesis Coefficientsa
Model
|
Unstandardized
Coefficients
|
Standardized Coefficients
|
t
|
Sig.
|
|
B
|
Std. Error
|
Beta
|
|||
1
(Constant)
|
2.319
|
.343
|
6.757
|
.000
|
|
 |
.122
|
.072
|
.195
|
1.679
|
.098
|
 |
.304
|
.092
|
.384
|
3.309
|
.001
|
Dependent
Variabel: Y
Berdasarkan
Tabel pengujian hipotesis dan persamaan regresi berganda, dapat diketahui
hasil-hasil penelitian yaitu:
1.
Koefisien
korelasi (R) sebesar 0,505 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara
variabel independen dengan variabel dependen sebesar 50,5%. Artinya penerapan
good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai hubungan terhadap
kualitas informasi keuangan sebesar 50,5%.
2.
Koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,255 artinya kualitas
informasi keuangan sebesar 25,5% dipengaruhi oleh penerapan good governance dan
Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan sebesar 74,5% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3.
Konstanta
sebesar 2,319 artinya jika penerapan good governance dan Standar
Akuntansi Pemerintahan dianggap konstan, maka besarnya nilai kualitas informasi
keuangan adalah 2,319 pada satuan skala likert.
a.
Koefisien
regresi (β1) sebesar 0,122 menunjukkan bahwa
setiap kenaikan penerapan good governance sebesar 1% maka akan diikuti
oleh kenaikan kualitas informasi keuangan sebesar 12,2%. Dengan asumsi variabel
independent lainnya tetap (konstan).
b.
Koefisien regresi (β2) sebesar 0,304 menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan
kualitas informasi keuangan sebesar 30,4%. Dengan asumsi variabel independent
lainnya tetap (konstan).
Pengaruh Penerapan Good Governance
dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan
Pengujian secara simultan dilakukan dengan melihat
nilai Koefisien determinasi (R2).
Hasil pengujian variabel independen terhadap dependen diperoleh nilai R2 sebesar 0,255 atau 25,5%. Artinya penerapan good
governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan
terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis
pertama yang menyebutkan bahwa penerapan good governance dan Standar
Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan. Pada
SKPD di Kota Banda Aceh, penerapan good governance telah dilakukan
dengan baik yang meliputi transparansi informasi keuangan dan non keuangan,
partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan dan pelayanan kepada media pers
serta telah melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan prinsip akuntabilitas instansi
kepada publik. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan
daerah yang baik harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman
penyusunan laporan keuangan.
Pemahaman dan implementasi SAP sangat mempengaruhi
laporan keuangan, ketidak sesuai penyusunan laporan keuangan pada SKPD dengan
ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan
menghasilkan laporan keuangan yang buruk. Walaupun Pemerintah Kota Banda Aceh
telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), namun masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dari
hasil audit BPK. Hal tersebut akan menjadi peringatan bahwa seluruh SKPD di
Kota Banda Aceh harus lebih giat dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good
governance) serta menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan
keuangan yang dihasilkan SKPD maupun LKPD lebih berkualitas. Hasil penelitian
ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeyn (2011) yang
menyebutkan bahwa secara simultan penerapan good governance dan standar
akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Selanjutnya
dalam penelitian Zeyn menyimpulkan bahwa penerapan good governance yang
baik dan pemahaman dan penggunaan SAP mutlak dilakukan agar laporan keuangan
yang dihasilkan lebih berkualitas.
Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kualitas
Informasi Keuangan
Pengujian secara parsial dilakukan dengan melihat nilai
koefisien regresi (β) variabel independen. Hasil output SPSS
menunjukkan bahwa nilai β untuk X1 adalah 0,122. Berdasarkan
rumusan hipotesis terhadap pengujian secara parsial ditentukan bahwa jika β1
≠ 0 : H0 ditolak dan menerima Ha artinya penerapan good governance berpengaruh
terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis
kedua yang telah dirumuskan bahwa penerapan good governance berpengaruh
terhadap kualitas informasi keuangan. Pelaksanaan Good governance pada
SKPD di Kota Banda Aceh dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan
yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi,
keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya daerah yang berada dalam
pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam
penyelenggaraan kepemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan
tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan
laporan keuangan yang berkualitas.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan
oleh Batubara (2006), yang menyebutkan bahwa penerapan good governance merupakan
tuntutan dari pembaharuan system keuangan. Tujuannya agar pengelolaan uang
rakyat dilakukan secara transparan dan dipertanggungjawabkan dalam pelaporan
keuangan dengan berdasarkan konsep value for money sehingga tercipta
akuntabilitas publik yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan
masyarakat.
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap
Kualitas Informasi Keuangan Pengujian secara
parsial yang kedua antara variabel independen terhadap variabel dependen
diperoleh nilai koefisien regresi (β) untuk X2 adalah 0,304, berdasarkan
rumusan hipotesis ditentukan jika β2 ≠ 0 : H0 ditolak dan menerima Ha artinya
Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi
keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yaitu Standar
Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.
PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut
dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan
pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta
memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka
perlu diterapkannya SAP. Penerapan SAP yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban
pelaopran pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas
laporan keuangan yang dihasilkan.
Tahun 2006 Kota Banda Aceh mendapat opini TMP oleh BPK,
tahun 2007 naik mendapatkan opini WDP dan tahun 2008 hingga tahun 2010 Kota
Banda Aceh telah berhasil mendapatkan opini WDP. Pemberian opini tersebut
merupakan bukti bahwa pemahaman dan penerapan SAP oleh entitas akuntansi pada
SKPD di Kota Banda Aceh sudah ada peningkatan dan lebih baik. Hal ini secara
umum menggambarkan perbaikan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh
seluruh SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Permana (2011) dengan hasil Standar Akuntansi Pemerintahan
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di
dinas Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian
yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menyebutkan bahwa
terdapat perubahan/perbedaan atas hasil laporan keuangan yang lebih berkualitas
setelah menerapkan SAP dengan sebelum menerapkan SAP.
Kesimpulan :
Setelah dilakukan
pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.
1.
Penerapan
Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara
simultan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
2.
Penerapan good governance berpengaruh
terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
3.
Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan
SKPD di Kota Banda Aceh.
Tulisan
ini untuk memenuhi tugas softskill Mata Kuliah Akuntansi Internasional
Nama : C.D.Sari
Dosen : J.Barus, SE.,MMSI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar